Ganti Presiden atau via People Power

Surat Terbuka untuk Elite PKS dan Gerindra tentang Slogan #2019GantiPresiden
Selasa, 10 April 2018 | 22:17:35
Kepada Elite PKS dan Gerindra,
Saat ini, saya mencatat Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gencar menggalang dana dengan menjual kaus bertulisan #2019GantiPresiden’. Galang dana ini dilakukan untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto di 2019. Masya Alloh.
Sudah demikian sederhananya kah pikiran elite-elite yang mengklaim partai oposisi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi. Apalagi, Rabu ini di Jakarta ada deklarasi mencalonkan Jenderal (Purn) Gatot Nurwyanto, menjadi Capres 2019 dari Partai Gerindra yang disokong PKS. Berarti Prabowo, tidak jadi mencalonkan diri. Bila thesisnya demikian, mestikah “kampanye” 2019 ganti Presiden menggunakan T-Shirt aneka warna, diteruskan?
Kaos yang diproduksi secara massal ini dijual antara Rp 75.000,- Rp 85.000 termasuk ongkos kirim se-Jawa. Kabar yang saya peroleh, kaus dengan tulisan tagar #2019GantiPresiden inI dijual pada acara Rakernas Partai Gerindra bidang advokasi dan hukum di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.
Ada sejumlah variasi warna kaus bertuliskan #2019GantiPresiden itu. Ada merah, hitam, putih. Satu kaus dipatok dengan harga Rp 75 ribu
Kini, kaos bertuliskan #2019GantiPresiden mulai dijual di sosial media. Akhirnyq dipasarkan dengan memanfaatkan viral salah satu video #2019GantiPresiden. Konon peminat kaos ini mulai diminati.
Menurut produsen yang mencetus ide pembuatan kaos ini, produknya telah terjual 300 pcs dalam sehari. Teguh, si penggagas, adalah pengusaha konveksi dari kampung Cilaku Empang, Cianjur Jawa Barat.
Elite PKS dan Gerindra,
Saya juga heran, mengapa konflik internal PKS, antara pengurus teras yang dipimpin oleh Presiden PKS Sohibul Imam dengan Fahri Hamzah, mantan pengurus inti sebelumnya, makin memanas dan tidak ada gejala akan meredah.
Padahal, visi PKS 2015-2020 telah ditetapkan sebagai Partai Dakwah yang Kokoh dalam Berkhidmat. Dimana implementatif dari visi PKS yang terkesan agamis ini?. Apakah ini konsekwensi dari cara ulama politisi mempraktikan politik praktis yaitu mengedepankan kekuasaan duniawi ketimbang berdakwah untuk kebaikan dan kebenaran umat?
Pertanyaannya, mungkin kah konflik antar kedua pejabat partai PKS ini bisa mengusung capres versinya atau malah menggembosi capres yang diusungnya?
Dengan mempertontonkan konflik terbuka sampai ke rana hukum, bisakah semua elite senantiasa istiqomah memegang teguh karakteristik PKS sebagai partai dakwah yang ingin menyatukan dengan entitas politik?
Padahal salah satu variabel pemenangan pilpres adalah soliditas dan kekuatan mesin partai politik sebagai pendukungnya. Menggunakan visi PKS era kepemimpinan Sohibul Imam, bisa menaikan elektabilitas capres yang diusungnya.
Saya malah khawatir, konflik internal di PKS ini juga akan mengkerdilkan partai bernafas Islam dan bisa ditinggalkan oleh kader- kadernya.
Maka itu, menggunakan sudut pandang komunikasi politik, logo 2019, Ganti Presiden, bisa disejajarkan dengan slogan politik pra kampanye capres 2019. Ternyata, slogan ini telah dikirim hingga lingkup terkecil dalam suatu wilayah di berbagai kota di Indonesia, terutama di pulau Jawa.
Saya menyebut 2019, Ganti Presiden, sebagai slogan, karena memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan istilah lain. Dalam slogan ini ada perkataan yang menarik yang mudah diingat oleh setiap orang. Slogan ini juga menggunakan kalimat pendek yang mudah melekat di pemikiran orang. Slogan ini juga bernuansa semboyan goyang presiden yang sekarang. Artinya, slogan #2019, Ganti Presiden, juga bisa dipahami sebagai memiliki pengertian sebagai sebuah motto politik dan sosial. Paling tidak, bisa sebagai ekspresi ide atau tujuan untuk mencari sosok presiden 2019-2025. Saya pikir, inilah slogan politik yang puitis dan bisa membuat orang tersenyum hingga tertawa.
Elite PKS dan Gerindra,
Mengganti presiden itu menurut saya, pada era politik transaksional seperti sekarang, tidak segampang mengganti ketua RT/RW.
Mengganti Presiden sekarang, sedikitnya ditentukan oleh 7 hal. Pertama, tak ada perlawanan dari presiden incumbent. Kedua, mesti ada figur calon presiden alternatif yang lebih tangguh menggantikan incumbent. Ketiga, sudahkah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maraoke, bersepakat menilai Presiden Jokowi tak mampu mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Keempat, seberapa kuat mesin politik parpol yang tak suka terhadap incumbent memiliki dana dan jaringan yang memadai. Kelima, seberapa handal penggagas kaos #2019 ganti presiden, mampu kelola konsep ini menggunakan marketing politik untuk galahg rakyat Indonesia. Keenam, tepatkah moment 2018-2019 dijadikan waktu untuk mengakhiri jabatan incumbent. Ketujuh, rahasia Alloh SWT dalam memilih presiden 2019-2025 ini memang mesti ada pergantian presiden untuk pembaruan yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia atau belum perlu diganti.
Pertanyaannya, apakah benar presiden yang sekarang tidak cakap mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia?
Nah, era demokrasi sekarang ini memungkinkan ada penilaian masyarakat terhadap kepuasan kinerja yang di emban oleh pemerintahan Jokowi-JK. Tentu, penilaian masyarakat yang pro dan juga ada yang Kontra, ada yang puas maupun tidak puas. Penilaian semacam ini wujud dari wajah demokrasi kita dimana rakyat ikut mengontrol jalannya pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari segi politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Penilaian rakyat atas presiden ini juga dijamin oleh konstitusi kita yaitu pasal 28E (3) UUD 1945 yang menjelaskan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Dari pasal ini tergambar rakyat dalam level apapun boleh memberi opini dan kritik konstruktif terhadap pemerintahan Jokowi-JK . Pertanyaannya, slogan #2019, Ganti Presiden, masuk kritik konstruktif atau sikap penolakan terhadap presiden Jokowi.
Saya tak tahu apakah slogan penolakan ini, karena alasan utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang sampai akhir 2017 sudah mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).
Pertanyaan lagi apa rakyat yang kontra ingin Jokowi lengser dari jabatannya? Mengingat untuk bisa menggulingkan Jokowi agar tidak lagi mengendalikan pemerintahan dan negara ini, salah satunya melakukan gerakan people power.
Misal, slogan berisi kritik #2019gantipresiden, benar, karena dilandasi utang yang sudah mencapai Rp 4.000 triliun, krisis ekonomi dan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin terus diblow up.
Atau sebagai partai oposisi, Partai Gerinda dan PKS, Anda akan mengambil prakarsa people power, turunkan Jokowi, seperti people power tahun 1998. Walaualam. (tatangistiawan@gmail.com)
Tatang Istiawan (Tokoh Pers Jawa Timur)