Muhammadiyah Tegaskan Tak Dukung Jokowi

Muhammadiyah Tegaskan Tak Dukung Jokowi

jurnal asia

Aug 7, 2018 10:45 AM

Beri Usul Nawacita II

Jakarta | Jurnal Asia

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan enam poin Nawacita kedua, untuk Presiden Joko Widodo. Usul itu disam­paikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8) siang. Namun, Hae­dar menegaskan, pemberian usul itu bukan ber­arti Muhammadiyah mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Muhammadiyah kan tetap dalam posisi sebagai or­mas dan dakwah, tapi kita beri masukan jika pe­merintahan ini diberi peluang lagi oleh rak­yat, maka ini poin kebijakan,” kata Haedar ke­pada wartawan usai acara. “Nanti kalau kami ber­temu (calon presiden) yang lain, kami juga beri ma­sukan,” tambah Haedar. Haedar mengatakan, Mu­­hammadiyah sebagai ormas tidak akan masuk ke politik praktis dengan bicara mengenai orang per orang.

Menurut dia, menjelang pemilu 2019, Muhammadiyah lebih memilih bicara mengenai solusi untuk masa depan bangsa secara menyeluruh. “Muhammadiyah kan lebih baik dari hulu, jadi kami beri masukan-masukan agar proses politik ke depan tidak hanya bicara wapres, wapres, wapres, tetapi juga berbicara tentang kebijakan strategis,” ujarnya.

Adapun enam poin usulan Haedar untuk Nawacita II yakni:

1. Menjadikan nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. “Kami yakin dengan nilai agama yang hidup, bangsa ini akan semakin kokoh,” kata Haedar

2. Menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara. 3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.

“Kita ingin wujudkan apa yang Pak Jokowi sebut sebagai new economic policy, berbasis keadilan sosial dan mewujudkan pemerataan. Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil, akan jadi modal pemerintah kedepan,” ucap Haedar.

4. Mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh dan berkemajuan menjadi poin keempat yang diusulkan.

5. Penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global. “Dan inilah pentingnya restrrukturisasi pendidikan nasional,” kata dia.

Agama Bukan Alat Politik

Ketua Umum Pimpinan Pusat Mu­hammadiyah Haedar Nashir berharap agar setiap institusi agama tidak digunakan menjadi alat kepentingan politik. Hal itu disampaikan Haedar melihat fenomena menjelang pemilu 2019, dimana institusi agama justru digunakan oleh kelompok tertentu sebagai kepentingan politik mereka. “Tidak perlu menggunakan institusi keagamaan untuk kepentingan tertentu,” kata Haedar

Haedar menyadari bahwa setiap warga negara, termasuk ulama, mempunyai hak untuk berpolitik. Setiap kekuatan politik juga, lanjut dia, memerlukan dukungan ulama sebagai basis sosial dan agama. “Tapi kalau boleh Muhammadiyah mengajak, bahwa pada seluruh institusi agama dan keulamaan tetap menjadi basis bagi kekuatan moral yang mengharapkan bangsa ini lebih luhur,” ujar dia.

Ia pun memastikan Muhammadiyah tidak akan masuk ke politik praktis dengan bicara mengenai orang per orang. Menurut dia, menjelang pemilu 2019, Muhammadiyah lebih memilih bicara mengenai masa depan bangsa secara menyeluruh. (kcm/put)