Banser Siap Kawal Fatwa MUI Jabar, Terkait Aksi #2019GantiPresiden rri

Banser Siap Kawal Fatwa MUI Jabar, Terkait Aksi #2019GantiPresiden

rri

Aug 2, 2018 9:03 AM

KBRN, Bandung : Satuan Koordinator Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat siap mengawal amanat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat perihal keprihatinannya atas aksi #2019GantiPresiden yang telah terjadi Batam, beberapa waktu lalu.

Banser, melalui Komandannya, Yudi Nurcahyadi akan mengawal amanat tersebut demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.

"Kami akan kawal amanat MUI tersebut. Segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi di Bandung,  Kamis (2/8/2018).

Menurut Yudi, ada kabar bahwa pada 11 Agustus 2018 nanti akan dilakukan aksi serupa soal kampanye "Ganti Presiden" di Jawa Barat. Dan MUI Jabar melalui Sekretarisnya, Rafani Ahyar, telah mengeluarkan peringatan bahwa aksi yang mengusung tagline #2019GantiPresiden telah terbukti memicu konflik horizontal seperti di Batam.

"Jadi sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," ujarnya.

Yudi pun mengungkapkan bahwa bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila. 

Inti dari fatwa tersebut, tuturnya, segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.

"Nah aksi #2019GantiPresiden itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ucapnya.

Untuk itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti Presiden digelar diwilayah Jawa Barat.

"Sabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser siap jadi garda terdepan mengawal kondusifitas tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar di kantornya, Jln LLRE Martadinata, Kota Bandung menegaskan kegiatan Ganti Presiden di Batam beberapa waktu lalu sebagai contoh pemicu konflik antar bangsa.

MUI Jabar tidak akan menerima kegiatan serupa di Jawa Barat karena sudah nyata lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional, dibandingkan sebagai kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.

“Kami menilai, seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat, sesuai dengan konstitusi dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia dari calon-calon yang dijagokan pada Pilpres 2019 yang akan datang, siapapun calonnya itu,” tutur Rafani.

MUI Jabar pun mengimbau masyarakat Jawa Barat yang pro maupun yang kontra terhadap kegiatan #2019GantiPresiden, agar menahan diri demi kondusifitas wilayah Jawa Barat.

“Himbauan ini semata-mata untuk kemaslahatan umat.Kalau peristiwa di Batam terjadi di Jabar, akan lebih kompleks lagi masalahnya,” kata Rafani. (AZ/WDA)