Demi Redam Polemik, Gerindra Usung Tagar Baru Ini

Demi Redam Polemik, Gerindra Usung Tagar Baru Ini

suratkabar.id

Aug 28, 2018 6:45 PM

SURATKABAR.ID – Gerindra mulai mensosialisasikan slogan bertagar untuk mengkampanyekan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019. Tagar tersebut bertajuk #2019PrabowoPresiden.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan tagar baru itu disosialisasikan untuk mengganti tagar #2019GantiPresiden yang tengah menjadi polemik.

“Kami tentu akan mensosialisasikan tagar baru, ganti presiden harus fix yang diganti dan mengganti siapa,” kata Andre, dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (28/8/2018).

Andre mengatakan sosialisasi tagar tersebut akan mulai digencarkan pada masa kampanye Pilpres dimulai, yakni 23 September 2018.

Saat ini pihaknya tetap akan setia pada tagar yang digelorakan oleh para pelopor gerakan #2019GantiPresiden.

“Itu tagar (2019 Ganti Presiden) dari teman presidium, kami tentu tetap dukung. Tapi kalau sudah jelas masa kampanye harus dipastikan siapa dia yang mengganti dan tentunya Pak Prabowo. Makanya harus ada tagar 2019 Prabowo Presiden,” kata dia.

Andre mengatakan DPP Gerindra nantinya akan mengajak para pendukung tagar #2019GantiPresiden agar ikut memviralkan tagar baru yang menjadi jargon semasa kampanye.

“Kami ajak pendukung tagar sebelumnya untuk ikut kampanye ini,” kata dia.

Gerindra saat tak berniat mengganti tagar #2019GantiPresiden dengan #2019PrabowoPresiden, kata Andre, karena saat ini partai koalisinya tak ingin mendahului masa kampanye.

“Kami berbeda dengan kubu sebelah yang sudah muncul tagar #2019Jokowi2Periode, #JokowiTetapPresiden. Kami beda. Kami taat dan patuhi aturan, tidak seperti sebelah yang tidak bisa menerima perbedaan,” katanya.

Seperti yang diketahui, munculnya tagar #2019GantiPresiden menuai tentangan dari banyak pihak. Sementara Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang juga inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera menyatakan, pihaknya akan terus melanjutkan deklarasi gerakan tersebut.

Mardani menambahkan, ke depannya ia akan lebih intensif berkoordinasi dengan polisi sebelum menggelar acara deklarasi agar tak ricuh.

“Kami tetap akan jalan, tetapi kami akan lebih intensif koordinasi dengan kepolisian. Kami tetap yakin kepolisian itu alat negara bukan alat pemerintah,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).